Sarwo
TALIABU | MIMBARRAKYAT.CO.ID – Tahapan persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Taliabu di Dusun Dufo, Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara (Malut) mulai memasuki proses pemetaan awal di lapangan.
Sejumlah warga pemilik lahan di areal bandara mulai melakukan penentuan batas bidang tanah masing-masing sebelum tim pertanahan turun melakukan pengukuran dan menyusun peta bidang tanah.
Pemantauan proses tersebut dilakukan Sekretaris Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bandar Udara Taliabu, Syarifuddin Soamole yang juga Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulau Taliabu, Kamis (10/09/2026).
Syarifuddin Soamole turun bersama Kepala Bapperida Pulau Taliabu, Kamirudin dan Kepala Dinas Perhubungan Martono untuk melihat langsung aktivitas warga di areal rencana pembangunan Bandar Udara Taliabu.
Menurutnya, kegiatan warga saat ini merupakan bagian dari persiapan sebelum proses pengukuran resmi dilakukan oleh tim pertanahan.
“Kita pantau langsung kegiatan masyarakat, membuat batas masing-masing bidang tanah dan lahan masing-masing,” kata Syarifuddin saat ditemui wartawan.
Syarifuddin menjelaskan, proses tersebut dilakukan sembari menunggu tim pertanahan melaksanakan tahapan pengukuran terhadap lahan yang masuk dalam areal pengadaan tanah. Sementara berjalan sambil menunggu pertanahan datang mengukur dan membuat peta bidang.
”Pemetaan awal menjadi bagian penting dalam memastikan setiap bidang tanah yang berada di dalam areal rencana pembangunan bandara dapat teridentifikasi dengan jelas, termasuk batas kepemilikan masing-masing warga, “terangnya.
Setelah batas awal ditentukan masyarakat, proses selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengukuran oleh tim pertanahan untuk menghasilkan peta bidang tanah sebagai bagian dari tahapan pengadaan tanah.
Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa persiapan pembangunan Bandar Udara Taliabu tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi mulai bergerak pada tahapan teknis di lapangan yang bersinggungan langsung dengan lahan milik masyarakat.
Pemerintah Daerah melalui Tim Persiapan Pengadaan Tanah terus melakukan koordinasi dengan masyarakat dan instansi terkait agar setiap tahapan berjalan terukur serta memberikan kejelasan terhadap bidang-bidang tanah yang terdampak pembangunan bandara. (Bumay)
