Sarwo
MEDAN | MIMBARRAKYAT.CO.ID – Anggota DPRD Medan, Antonius Devolis Tumanggor mengatakan, kinerja Wali Kota Medan, Rico Waas selama dua tahun menjabat sudah berjalan dengan baik.
Pembangunan fisik maupun tata kelola pemerintahan sudah dijalankan sebagaimana mestinya sebagai seorang kepala daerah. Politisi Nasdem ini menilai Rico Waas cukup responsif terhadap kritik dan tegas dalam memimpin.
“Bukan karena beliau kader Nasdem maka saya bela-bela, Rico Waas sudah bekerja maksimal selama dua tahun menjabat. Kalau ada kekurangan di sana-sini itu adalah normatif, karena beliau bukan Superman atau Aladin dengan lampu ajaibnya bisa berucap simsalabim maka jadilah semua, ini bukan pemerintahan negeri dongeng,” kata Antonius Tumanggor kepada wartawan, Selasa (1/9/2026).
Menurut dia, dimana-mana pemerintahan daerah hasil pembangunannnya belum terlihat signifikan. Karena programnya sedang berlangsung dengan menggunakan anggaran APBD dengan cermat. Karena kalau salah dalam pengelolaan pengelolaan bisa berakibat fatal dan tidak menutup kemungkinan berurusan dengan hukum.
“Rico Waas itu adalah kader terbaik Nasdem yang cerdas, pada dirinya nampak sosok pemimpin jenius yang memimpin tidak asal-asalan. Tidak asal bapak senang, tapi kebijakannya, tuntas, lancar dan terukur. Makanya tidak sia-sia pasangan Rico Zaki pada Pilkada 2024 lalu didukung mayoritas partai,” tegasnya.
Menurutnya program yang dijalankan Wali Kota Rico Waas selama ini telah berjalan dan dirasakan masyarakat. Namun, jika ada kekurangan persoalannya kata Tumanggor justru terletak pada kinerja sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan.
Anggota Komisi 4 ini pun mendesak Wali Kota Medan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan OPD, camat hingga lurah yang dinilai belum mampu menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program kerja yang maksimal.
“Kesalahannya terletak pada kadis-kadisnya, wali kota harus segera melakukan evaluasi atas kinerja mulai dari pimpinan OPD, camat sampai ke tingkat lurah,” terangnya.
Dia juga menilai, anggota dewan, terlebih dari partai pendukung harus memberi masukan positif. Bukan cuma mencela atau mencari-cari kesalahan. Karena, jika kepala daerah dinilai gagal memimpin, hal itu termasuk kegagalan legislatifnya karena abai melakukan pengawasan terhadap kinerja OPD.
Kepala OPD memiliki peran penting membantu wali kota merealisasikan berbagai program pembangunan. Namun, jika kinerja OPD tidak maksimal, sorotan publik akhirnya tetap diarahkan kepada Wali Kota. Tidak mungkin kepala daerah bekerja sendiri, karena ada OPD sebagai timnya. Di legislatif setiap Komisi punya counterpard (mitra kerja) yakni para OPD.
“Wali Kota adalah jabatan politik yang diusung partai politik. Parpol pengusung harus melindungi dia dengan cara mendesak para OPD di masing-masing Komisi agar bekerja dengan baik ketika rapat dengar pendapat (RDP). Karena kita yang malu, sudah kita usung tapi dijelek-jelekkan, kepala daerah itu marwah partai pengusung,” tegasnya.
Rico kepada wartawan mengakui ada kritik anggota dewan terhadap pemerintahannya dan dia sangat berterima kasih karena dinilainya sangat membangun. Terutama persoalan pelayanan publik yang bersifat langsung.
Ia mencontohkan persoalan administrasi kependudukan seperti KTP, persoalan utang, hingga pertanyaan masyarakat mengenai desil dalam data kesejahteraan sosial.
Namun, Rico Waas mengakui penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan koordinasi yang lebih baik dan lengkap antarlembaga.
Terkait keluhan anggota DPRD yang menyebut komunikasi dengan OPD masih sulit, Rico meminta jajarannya meningkatkan intensitas komunikasi dengan anggota dewan.
“Ya, harus kita ajari OPD-nya sama rekan-rekan bagaimana berkomunikasi lebih intens. Masa rekan-rekan dewan yang dipercaya masyarakat tidak bisa mendapatkan komunikasi yang baik,” katanya.
Menurutnya, kinerja OPD akan menjadi salah satu catatan penting dalam mengevaluasi sejauh mana pemerintah mampu menangkap dan merealisasikan aspirasi masyarakat.
“Kinerjanya harus tinggi terlebih dahulu. Kalau tidak tinggi kinerjanya, kita catat. Kita bisa lihat. Ada Inspektorat,” tegasnya.
Rico menekankan bahwa pemerintah daerah harus mampu menangkap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD maupun forum perencanaan pembangunan.
Aspirasi tersebut, kata dia, harus diterjemahkan menjadi program dan pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “Intinya bagaimana menangkap aspirasi. Kan itu yang penting. Kepala komunikasi juga harus aktif,” tegasnya. (Rel)
