Sarwo
TALIABU | MIMBARRAKYAT.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu mulai menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Wilayah Perencanaan (WP) Lede dan Nggele.
Penyusunan dokumen tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian hukum pemanfaatan ruang, mendukung investasi, sekaligus memastikan pembangunan daerah tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Tahapan penyusunan tersebut ditandai dengan pelaksanaan Konsultasi Publik I RDTR dan KLHS yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati, Kantor Bupati Pulau Taliabu, Kota Bobong, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Widya L. Mus, Wakil Bupati La Ode Yasir, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, akademisi, serta tokoh masyarakat. Hadir secara daring Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II Kementerian ATR/BPN, Agus Sutanto, bersama perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Bupati Sashabila mengatakan, penyusunan RDTR dan KLHS menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan arah pembangunan dan pemanfaatan ruang memiliki landasan hukum yang kuat serta mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Menurutnya, penataan ruang merupakan instrumen penting untuk mengarahkan pembangunan agar berjalan terencana, terpadu, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Penataan ruang merupakan instrumen yang sangat vital dalam mengarahkan pembangunan daerah yang terencana, terpadu, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“Melalui penyusunan RDTR ini, kita berupaya mewujudkan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, mendukung iklim investasi, serta menata wilayah agar tumbuh secara tertib, indah, dan ramah lingkungan,” kata Sashabila.
Ia menegaskan, Konsultasi Publik I bukan sekadar tahapan administratif, melainkan ruang partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan berdasarkan kebutuhan serta kondisi riil di lapangan.
Karena itu, Bupati menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait dan tim teknis penyusun agar mencatat serta menelaah setiap masukan yang disampaikan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan dokumen RDTR dan KLHS WP Lede dan Nggele tersusun secara komprehensif, berkualitas, dan dapat diterapkan.
“Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan penyusunan tata ruang ini berjalan lancar demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, ” sebutnya.
Dalam waktu yang sama, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II Kementerian ATR/BPN, Agus Sutanto menjelaskan bahwa Konsultasi Publik I difokuskan pada penjaringan masukan terkait hasil analisis, tujuan penataan ruang, serta konsep rencana struktur dan pola ruang.
Adapun Focus Group Discussion (FGD) I KLHS diarahkan untuk mengidentifikasi materi muatan dalam dokumen tata ruang yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
“Penyusunan RDTR ini dipersiapkan untuk memberikan kepastian hukum pemanfaatan ruang, mendukung kegiatan pembangunan dan investasi, serta menjadi pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang,” jelasnya
Agus menambahkan, pembahasan juga mencakup gambaran dan kondisi Wilayah Perencanaan Lede yang memiliki luas sekitar 5.354,33 hektare.
Sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen tersebut, di antaranya pemenuhan minimal 30 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH), status kawasan hutan, serta mitigasi potensi bencana alam seperti kebakaran hutan, tsunami, dan banjir.
Berbagai isu tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana tata ruang agar pengembangan kawasan Lede dan Nggele dapat berjalan selaras dengan daya dukung lingkungan dan mitigasi risiko bencana. (Bumay)
