Sarwo
TALIABU | MIMBARRAKYAT.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) kembali menggelar konsultasi publik terkait rencana pembebasan lahan untuk pembangunan bandara di Kabupaten Pulau Taliabu, Rabu (11/11/2026).
Konsultasi publik yang berlangsung di Kantor Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat, tersebut difokuskan pada penyelesaian persoalan status kepemilikan lahan yang akan terdampak pembangunan bandara.
Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Pulau Taliabu La Ode Yasir, Sekretaris Daerah Yosar Kardiat, Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Nasarudin Haya, perwakilan Koramil Letkol Kusair, serta sejumlah pemilik lahan.
Dalam arahannya, Wakil Bupati La Ode Yasir mengatakan, konsultasi publik kembali dilaksanakan meskipun pemerintah daerah telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan masyarakat.
Langkah ini diperlukan untuk memastikan kejelasan status kepemilikan tanah sebelum proses pembebasan lahan dilanjutkan.
Ia meminta masyarakat yang lahannya masuk dalam rencana pembebasan agar memastikan dokumen kepemilikan memiliki legalitas yang jelas, seperti sertifikat tanah, surat jual beli, maupun surat hibah yang diketahui oleh kepala desa atau camat setempat.
Menurutnya, kejelasan dokumen tersebut penting untuk mengantisipasi munculnya klaim kepemilikan ganda maupun sengketa lahan setelah anggaran pembebasan tersedia dan pembayaran ganti rugi dilakukan.
Jangan sampai pada saat anggaran sudah ada dan dibayarkan kepada warga yang terdaftar, ternyata ada komplain dari masyarakat lain yang akhirnya merugikan pemerintah daerah,”
Ia juga meminta para kepala desa berperan aktif membantu pemerintah daerah melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen kepemilikan tanah milik warga.
Apabila masih terdapat persoalan atau sengketa kepemilikan, masyarakat diminta menyelesaikannya terlebih dahulu sebelum proses administrasi, penerbitan sertifikat, maupun pembayaran ganti rugi dilaksanakan.
La Ode Yasir menegaskan, kejelasan status hukum lahan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran rencana pembangunan bandara di Kabupaten Pulau Taliabu.
La Ode Yasir berharap seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja sama agar proses pembebasan lahan berjalan tertib, transparan, dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. (Bumay)
