JAKARTA | MIMBARRAKYAT.CO.ID – Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 1 Juli 2026 menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) terjaga di tengah ketidakpastian geopolitik dan tekanan inflasi.

Perkembangan terkini ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah turut
mengurangi tekanan di pasar energi global, tercermin dari harga minyak yang
kembali mendekati level sebelum konflik dan berkurangnya kekhawatiran terhadap
gangguan pasokan energi.

Hal itu terungkap dalam penyampaian hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan yang digelar secara live streaming, Selasa (7/7/2026).

Kendati demikian, risiko geopolitik masih perlu dicermati mengingat stabilitas kawasan masih rentan terhadap potensi eskalasi baru.

Indikator perekonomian global di atas ekpektasi pasar, namun mengalami
divergensi antarnegara di tengah tekanan inflasi yang meningkat.

Amerika Serikat cenderung resilien dengan pasar tenaga kerja yang solid namun inflasi mengalami kenaikan, sementara Tiongkok masih menghadapi lemahnya konsumsi domestik dan investasi swasta.

Di Eropa, aktivitas ekonomi masih tertahan oleh permintaan yang lemah meskipun sektor manufaktur mulai membaik.

Pada Juni 2026, OECD dan World Bank merevisi ke bawah outlook pertumbuhan
ekonomi global 2026 menjadi 2,8 persen dan 2,5 persen, namun berpotensi semakin
menurun jika konflik kembali meningkat atau gangguan pasokan komoditas energi
berlangsung berkepanjangan.

Prospek pertumbuhan yang masih dibayangi lemahnya permintaan global, perlambatan ekonomi Tiongkok, serta meningkatnya prospek higher for longer, mempengaruhi risk appetite investor global di pasar keuangan.

Di domestik, indikator ekonomi termoderasi di tengah mulai meningkatnya tekanan
inflasi. Sementara itu, PMI manufaktur melemah, surplus perdagangan menyempit
dan cadangan devisa menurun, namun stabilitas tetap terjaga melalui bauran
kebijakan fiskal dan moneter.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, stabilitas sektor keuangan tetap terjaga
didukung oleh meredanya tekanan eksternal dan respons kebijakan yang memadai. (***)