TALIABU | MIMBARRAKYAT.CO.ID — Bupati Sashabila Widya L Mus didampingi Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Taliabu, Hayatuddin Fataruba menghadiri kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Maluku Utara (Malut).

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi pengendalian inflasi menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M, sekaligus mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Baca Juga:  Genjot Perekonomian Nelayan, Rehabilitasi Tiga TPI di Deli Serdang Dimulai

Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi forum strategis bagi seluruh kepala daerah se-Maluku Utara untuk menyamakan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, mengantisipasi potensi lonjakan inflasi musiman, serta memperkuat peran TPID di masing-masing kabupaten/kota.

Selain pengendalian inflasi, agenda HLM juga menitikberatkan pada optimalisasi peran TP2DD dalam mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Baca Juga:  Koramil 03/Serengan Latih PBB Siswa SMPN 22 Surakarta

Digitalisasi transaksi dinilai penting guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus menyampaikan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta memperluas penerapan sistem pembayaran non-tunai di lingkungan pemerintahan daerah.

Baca Juga:  Pemprovsu Bahas Regulasi Ojol, Aplikator Siap Patuhi Tarif, KPPU Awasi Pola Kemitraan Aplikator dan Driver

“Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu dalam HLM TPID dan TP2DD ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap upaya pengendalian inflasi daerah dan percepatan transformasi digital, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, “tutupnya. (Bumay)