Sarwo
MEDAN | MIMBARRAKYAT.CO.ID — Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu ) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Rudy Rahmaddi menyampaikan, hasil kerja dan sinergi yang telah dibangun dalam mengawal pelaksanaan APBN secara transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat Sumatera Utara.
“Kinerja realisasi APBN di Provinsi Sumut pada bulan Juni 2026 optimal. Pendapatan dan Hibah terealisasi sebesar Rp18,96 triliun (45,51% dari target) atau tumbuh 55,74% dan belanja negara terealisasi sebesar Rp35,94 triliun (52,56% dari pagu) atau tumbuh 23,41%, “terangnya saat menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBN hingga 30 Juni 2026 dalam siaran persnya kepada awak media, Jumat (7/8/2026).
Kegiatan yang turut dihadiri Indra Soeparjanto (Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Utara), Nofiansyah (Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara), Belis Siswanto (Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I), serta Dionysius Lucas Hendrawan (Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II) itu, dirinya juga menyampaikan kinerja realisasi belanja APBN di Provinsi Sumut pada bulan Juni 2026 optimal.
”Belanja negara terealisasi sebesar Rp35,94 triliun (52,56% dari pagu) atau tumbuh 23,41% (yoy). Realisasi belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara mencapai Rp10,68triliun (39,05% dari pagu) atau tumbuh 34,58% (yoy). Belanja Pegawai mencatat realisasi sebesar Rp6,83 triliun (58,05% dari pagu) atau tumbuh 24,77% (yoy), “terangnya.
Anggaran ini antara lain sambungnya, digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan kinerja aparatur negara setiap bulan, Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji/Tunjangan ke-13.
Selanjutnya, Belanja Barang terealisasi Rp2,55 triliun atau (27,20% dari pagu) atau tumbuh 18.09% (yoy). Penggunaan dana ini terbesar digunakan untuk Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan, Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Program Pendidikan Tinggi, Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dan Program Nilai Tambah Daya Saing Industri.
Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 30 Juni 2026 terealisasi Rp3,90 miliar atau 28,34% dari pagu yang digunakan untuk Program Perlindungan Sosial. Sementara itu, Belanja Modal menunjukkan capaian dengan realisasi Rp1,29 triliun (20,87% dari pagu) atau tumbuh 392,89% (yoy).
Kinerja belanja modal menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dengan tumbuh 5 kali lebih besar dibandingkan penyaluran periode yang sama di tahun 2025 (sampai dengan bulan Juni 2025) yang hanya sebesar Rp261,10 miliar.
“Belanja modal ini digunakan untuk Program Prasarana Strategis, Program Infrastruktur Konektivitas, Program Wajib Belajar 13 Tahun, Program Ketahanan Sumber Daya Airdan Program Pendidikan Tinggi. Di samping itu, untuk tahun 2026, alokasi belanja modal terbesar juga digunakan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana di Sumut, yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum,”tutupnya. (Srw/rel)
