Sarwo
SETIAP kali banjir melanda Aceh, perhatian kita biasanya tertuju pada rumah yang terendam, jalan yang putus, jembatan yang rusak, atau banyaknya warga yang harus mengungsi.
Pemerintah bergerak menyalurkan bantuan, relawan berdatangan, dan masyarakat bergotong royong membersihkan lumpur. Semua itu memang penting. Namun, ada persoalan lain yang sering luput dari perhatian, yaitu bagaimana keluarga bertahan secara ekonomi setelah banjir usai.
Bagi banyak keluarga, banjir bukanlah awal dari kesulitan. Sebelum bencana datang, mereka sudah lebih dulu menghadapi tekanan ekonomi.
Harga kebutuhan pokok terus naik, biaya sekolah anak semakin besar, tarif listrik dan ongkos transportasi bertambah, sementara pendapatan tidak banyak berubah. Ketika banjir datang dan merendam sawah, kebun, tambak, toko, atau tempat usaha, keadaan yang sebelumnya sudah sulit berubah menjadi jauh lebih berat.
Kondisi ini sebenarnya tidak hanya dialami masyarakat Aceh. Banyak keluarga di Indonesia saat ini juga menghadapi persoalan yang sama. Biaya hidup terus meningkat, tetapi penghasilan tidak ikut naik.
Akibatnya, banyak keluarga terpaksa mengurangi pengeluaran, menghabiskan tabungan, bahkan berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak sedikit pula pekerja yang kehilangan pendapatan tambahan atau bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang tidak menentu.
Dalam situasi seperti itu, banjir menjadi pukulan yang datang bertubi-tubi. Seorang petani kehilangan hasil panennya. Nelayan tidak bisa melaut. Pedagang kehilangan barang dagangan.
Pekerja harian kehilangan kesempatan bekerja. Di sisi lain, kebutuhan justru semakin banyak. Rumah harus diperbaiki, perabot yang rusak harus diganti, sementara kebutuhan makan, pendidikan anak, dan kesehatan tetap harus dipenuhi.
Persoalan ekonomi ternyata tidak hanya berhenti pada soal uang. Ketika penghasilan tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tekanan itu sering berubah menjadi tekanan batin.
Rasa cemas, stres, dan putus asa perlahan muncul. Tidak jarang, kondisi tersebut memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Bahkan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesulitan ekonomi menjadi salah satu penyebab meningkatnya konflik keluarga hingga berujung pada perceraian.
Data nasional juga menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi salah satu penyebab utama perceraian di Indonesia. Artinya, ketahanan ekonomi keluarga bukan hanya berkaitan dengan kesejahteraan, tetapi juga menyangkut keutuhan keluarga itu sendiri. Keluarga yang ekonominya rapuh akan lebih mudah goyah ketika menghadapi bencana atau krisis.
Tantangan keluarga saat ini juga semakin berat karena hadirnya teknologi digital. Internet memang memudahkan komunikasi dan membuka peluang usaha.
Namun, di sisi lain, media sosial sering kali mendorong gaya hidup konsumtif. Banyak orang merasa harus mengikuti tren, membeli barang yang sebenarnya belum diperlukan, atau membandingkan kehidupannya dengan orang lain.
Akibatnya, pengeluaran bertambah, sementara komunikasi di dalam keluarga justru semakin berkurang.
Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga juga mencatat bahwa tingkat kerentanan keluarga di Indonesia masih cukup tinggi.
Ini berarti masih banyak keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, menjaga keharmonisan rumah tangga, hingga membangun hubungan sosial yang sehat.
Menariknya, Kabupaten Bener Meriah di Aceh termasuk daerah dengan tingkat kerentanan keluarga yang relatif rendah. Ini menunjukkan bahwa Aceh sebenarnya memiliki modal sosial yang baik untuk membangun keluarga yang tangguh.
Namun, modal sosial saja tidak cukup. Keluarga juga membutuhkan ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi bukan berarti harus memiliki penghasilan yang besar, tetapi bagaimana keluarga mampu mengelola keuangan dengan baik, memiliki tabungan untuk keadaan darurat, tidak bergantung pada satu sumber pendapatan, dan mampu beradaptasi ketika menghadapi masa sulit.
Karena itu, pemulihan pascabanjir seharusnya tidak hanya berfokus pada membangun kembali rumah, jalan, atau jembatan yang rusak.
Yang tidak kalah penting adalah membantu keluarga agar bisa kembali memperoleh penghasilan. Bantuan sembako memang sangat dibutuhkan pada masa darurat, tetapi setelah itu masyarakat memerlukan modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, hingga akses pembiayaan agar dapat kembali mandiri.
Di sinilah pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga sosial perlu bekerja bersama. Petani membutuhkan benih dan alat produksi, nelayan membutuhkan sarana untuk kembali melaut, pelaku UMKM membutuhkan modal dan pendampingan, sementara masyarakat memerlukan edukasi tentang pengelolaan keuangan keluarga.
Aceh memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak daerah lain, yaitu sistem ekonomi syariah yang telah berkembang. Lembaga seperti Baitul Mal dapat mengoptimalkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif untuk membantu keluarga yang kehilangan mata pencaharian agar dapat kembali berusaha.
Bantuan seperti ini tidak hanya menyelesaikan masalah sesaat, tetapi juga membantu masyarakat bangkit secara berkelanjutan.
Selain dukungan ekonomi, komunikasi dalam keluarga juga perlu dijaga. Kesulitan ekonomi akan terasa lebih ringan apabila suami, istri, dan anak-anak saling terbuka, saling memahami, dan bersama-sama mencari jalan keluar.
Banyak keluarga mampu melewati masa sulit bukan karena memiliki harta yang berlimpah, tetapi karena mereka memiliki kebersamaan dan saling menguatkan.
Pada akhirnya, membangun keluarga yang tangguh bukan hanya menjadi tanggung jawab setiap rumah tangga, tetapi juga tanggung jawab negara. Kebijakan yang mendukung lapangan kerja, perlindungan sosial, pendidikan keuangan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi bagian dari upaya memperkuat keluarga Indonesia.
Banjir mungkin tidak bisa sepenuhnya dicegah. Namun, dampaknya dapat dikurangi apabila setiap keluarga memiliki ketahanan ekonomi yang baik.
Sebab ukuran keberhasilan pemulihkan pascabencana bukan hanya berapa banyak rumah yang berhasil dibangun kembali, tetapi juga berapa banyak keluarga yang mampu bangkit, kembali mencari nafkah, tetap hidup rukun, dan mampu memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya.
Aceh tidak hanya membutuhkan tanggul untuk menahan banjir. Aceh juga membutuhkan keluarga-keluarga yang kuat secara ekonomi.
Karena ketika keluarga mampu bertahan, masyarakat akan menjadi lebih tangguh. Dan dari masyarakat yang tangguh itulah pembangunan Aceh yang berkelanjutan dapat benar-benar terwujud. (**)
Penulis : Muhammad Firdaus (Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa)
