TALIABU| MIMBARRAKYAT.CO.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Taliabu, Dr Salim Ganiru membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Taliabu di Selatan, Rabu (12/02/2025).

Kata dia, Musrenbang harus menjadi wadah strategis bagi pemerintah dan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan.

Sebab menurut dia, Musrenbang bukan sekadar forum tahunan, melainkan sebagai momen krusial untuk mengevaluasi capaian pembangunan untuk memastikan program yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Pembangunan harus merata dan bertanggung jawab. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat agar setiap program benar-benar berdampak.

Lebih lanjut Presidium KAHMI Kabupaten Pulau Taliabu itu menuturkan, Musrenbang merupakan mekanisme perencanaan yang memungkinkan aspirasi masyarakat terserap secara langsung.

“Melalui forum ini, berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga perwakilan masyarakat, berdiskusi untuk menentukan skala prioritas pembangunan yang berbasis kebutuhan nyata di lapangan,” katanya.

Ia tak lupa menekankan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar berperan sebagai Sentral perumus kebijakan, sementara implementasi program tetap berada di tangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus menyelaraskan program dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Oleh karena itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sesuai dengan instruksi pemerintah pusat.

Sekda juga mengingatkan agar perjalanan dinas dan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat dihapuskan sehingga anggaran bisa difokuskan pada program-program prioritas yang benar-benar memberikan manfaat nyata.

“Kita harus lebih efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.

Menyoroti pentingnya kelengkapan administrasi dalam setiap tahapan pembangunan, ia berharap keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan agar kebijakan pembangunan lebih inklusif dan berpihak kepada semua lapisan.

Musrenbang yang diselenggarakan awal tahun 2025 ini dihadiri oleh Asisten I Setda, M Syukur Boeroe, Anggota DPRD, Hadiran Djamali, Kepala Bappeda, Syamsudin Ode Maniwi, Kepala Dinas Kominfo, Basiludin Labesi, perwakilan Dinas Pendidikan, camat, para kepala desa serta perwakilan masyarakat. (Bumay/ADV)