MEDAN | MIMBARRAKYAT.CO.ID – Dialog Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang digelar Panitia Reuni Akbar Ikatan Alumni Graha Kirana denga tema ‘ Pendidikan Untuk Siapa?’ serta Launching Podcast ‘ Suara Graha Kirana’, Rabu (13/5/2026) di Ruang Harvard Focal Point Maal akhirnya melahirkan tiga poin petisi bagi pemerintah.

Tiga poin itu yakni : 1 Tetapkan Gaji Pokok Tenaga Pengajar Minimum Rp 10.000.000 perbulan, 2. Bebaskan seluruh biaya pendidikan di semua tingkatan, 3. Rubah Nomenklatur Kementrian Tenaga Kerja menjadi Kementrian Pengadaan Pekerjaan.

Dialog yang melahirkan petisi itu menghadirkan empat narasumber yakni Drs Shohibul Anshor Siregar MSi, Sutrisno Pangaribuan ST, Drs H Bahrumsyah MM dan Prof Dr M Arif Nasution MA .

Shohibul Anshor Siregar dalam paprannya yang menyebut program sertifikasi guru dan dosen saat ini gagal total meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

“Sertifikasi guru dan dosen saat ini adalah cara feodal menipu diri sendiri. Negara menghabiskan anggaran besar untuk ritual birokrasi, bukan peningkatan mutu pendidikan,” tegas dosen FISIP UMSU tersebut.

Menurut Shohibul, sertifikasi telah berubah menjadi simbol status semata. Sertifikat dianggap sebagai legitimasi profesional, padahal belum tentu mencerminkan kemampuan mengajar maupun kualitas intelektual seorang pendidik.

Ia juga menilai banyak guru dan dosen kini lebih sibuk mengejar tunjangan profesi dibanding meningkatkan kualitas pembelajaran di ruang kelas.

“Kita terlalu sibuk mengurus dokumen dan legalitas, tapi lupa memastikan apakah pendidikan benar-benar melahirkan generasi cerdas dan berintegritas,” katanya.

Sementara itu, Bahrumsyah menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar tempat mengejar gelar akademik, melainkan proses membentuk karakter manusia dan masa depan bangsa.

“Pendidikan itu untuk generasi penerus bangsa. Jangan dikelola asal-asalan. Ilmu harus bisa diimplementasikan di tengah masyarakat,” ujar mantan Kepala Dinas Pendidikan Sumut tersebut.

Ia mengingatkan pentingnya kolaborasi antara orang tua dan sekolah agar pendidikan anak berjalan sehat dan berkelanjutan.

Bahrumsyah juga meminta pemerintah menjamin akses pendidikan yang setara tanpa diskriminasi. Kritik lebih keras disampaikan Sutrisno Pangaribuan.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut itu menilai dunia pendidikan di Sumatera Utara semakin kehilangan arah dan masih mewarisi pola “pembodohan” ala kolonial.

“Jangan sampai pola pendidikan yang membodohi rakyat seperti zaman kolonial terus diwariskan,” tegasnya.

Sutrisno menyoroti rendahnya mutu pembelajaran, ketimpangan pendidikan antarwilayah hingga lemahnya kompetensi tenaga pendidik yang dinilai masih menjadi penyakit kronis di Sumut.

Politikus PDIP itu bahkan menyebut mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim sebagai salah satu penyebab rusaknya sendi pendidikan nasional saat ini.Ia juga menyindir kepala daerah yang dinilai tidak serius membangun pendidikan rakyat.

“Istri kepala daerah otomatis jadi Bunda PAUD. Tapi anak-anak mereka sendiri sekolah di mana? Ini pertanyaan besar tentang keseriusan membangun pendidikan rakyat saat ini,” sindirnya.

Sementara Prof Dr M. Arif Nasution MA, menilai sistem Pendidikan kita saat ini sudah jauh dari Filosofi yang dicanangkan oleh pendiri bangsa ini, salah satunya pendidikan saat ini lebih mengedepankan Kecerdasan Intelektual ketimbang Kecerdasan Spritual.

Selain itu Prof Arif juga menyebutkan dunia Pendidikan kita saat ini sudah mengalami pergesaran nilai, orang tua bisa mengintervensi kewenangan guru yang bertanggung jawab di dalam kelas.

“Lihat saja kondisi saat ini banyak orang tua yang datang langsung ke sekolah memarahi guru hanya gara-gara Guru memarahi anaknya yang tidak disiplin dalam belajar,” kata Prof Arif.

Selain itu Prof Arif juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait komersialisasi Pendidikan saat ini sehingga banyak anak anak kita tidak bisa mengakses Pendidikan karena Pendidikan menjadi ajang komersialisasi.

Prof Arif juga mengungkapkan keprihatinannya terkait rendahnya Tingkat pendidikan anak bangsa Indonesia yang hampir 60 persen pendidikannya masih di bawah Pendidikan SMA.

“Apakah mampu Sumber Daya Manusia (SDM) kita dengan Tingkat Pendidikan di bawah SMA menyerap isi kampanye dari partai politik atau calon Presiden dan Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah pada kampanye disetiap Pemilunya?,” sebut Prof Arif.

Inilah yang menjadi persoalan kita bersama sebut Prof Arif seraya menambahkan bahwa persoalan Pendidikan adalah merupakan persoalan kita bersama yang harus diselesaikan dengan bersama pula.

Sebelumnya Ketua Yayasan Kampus Graha Kirana, OK Zulkarnain SH MSi membuka secara resmi dialog dan Melaunching Podcast “Suara Graha Kirana”.

Dalam sambutannya, OK Zulkarnain mengapresiasi inisiatif panitia reuni yang menghadirkan ruang diskusi pendidikan sekaligus media podcast sebagai sarana edukasi dan penyampaian gagasan bagi generasi muda.

Menurutnya, “Suara Graha Kirana” diharapkan menjadi wadah intelektual yang mampu menghadirkan kritik, ide, dan solusi terhadap berbagai persoalan sosial maupun pendidikan.(*)