TALIABU| MIMBARRAKYAT.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu terus mendorong percepatan pembangunan Daerah melalui optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun ini.

Kepala Badan Keuangan Daerah Pulau Taliabu, Ridwan Aziz menegaskan bahwa fokus utama Pemerintah saat ini adalah pada program rehabilitasi infrastruktur serta penyelesaian sertifikasi aset Daerah.

Ridwan menjelaskan, salah satu prioritas penting adalah percepatan sertifikasi terhadap 181 bidang tanah aset milik daerah yang selama ini belum bersertifikat.

Tanah-tanah tersebut mencakup lahan berbagai fasilitas publik seperti sekolah, Puskesmas, dan kantor Pemerintahan.

Dengan sertifikasi, diharapkan pengelolaan aset Daerah menjadi lebih tertib dan terjamin secara hukum.

APBD Perubahan juga diarahkan untuk mendukung program rehabilitasi sekolah, puskesmas, polindes, serta rumah ibadah yang tersebar di Pulau Taliabu.Program rehab fasilitas pendidikan, kesehatan, dan rumah ibadah akan dijalankan secara bertahap, sesuai skala prioritas, dimulai dari anggaran perubahan tahun ini.

Untuk sektor infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah menyusun rencana rehabilitasi jalan di dalam ibu kota Kabupaten.

‘Program ini nantinya akan diperluas ke wilayah utara dan selatan, demi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah yang ada di Pulau Taliabu, “sebutnya.

Ridwan juga menambahkan, Pemerintah Daerah tengah melengkapi data pendukung serta memperkuat regulasi melalui dokumen-dokumen hukum seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup).

Upaya ini dilakukan sebagai persyaratan untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat, misalnya program rumah layak huni dan bantuan infrastruktur lainnya.

Sementara itu, Bupati Sashabila Widya L Mus terus melakukan koordinasi dengan instansi vertikal untuk membuka sejumlah kantor pelayanan di Pulau Taliabu, seperti Kantor Pertanahan, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Bea Cukai.

Untuk layanan Pegadaian, survei kebutuhan sedang direncanakan guna memastikan pelayanan tersebut tepat sasaran.

Sebagai fondasi kebijakan pembangunan, Pemerintah juga sedang menyiapkan naskah akademik dengan menggandeng perguruan tinggi.

Langkah ini diambil agar setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar berbasis data, kajian ilmiah, dan kebutuhan masyarakat.

“Melalui APBD Perubahan, kami ingin memastikan pembangunan di Taliabu berjalan terarah, adil, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” tegasnya. (Bumay)