YOGYAKARTA| MIMBARRAKYAT.CO.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dengan dukungan Pemerintah Jepang sepakatmemperkuat kerja sama dalam menghadapi risiko kejahatan dan penyalahgunaan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD-AK) yang semakin berkembang di tingkat regional dan internasional.
Demikian kesimpulan yang mengemuka dalam forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang diselenggarakan di Yogyakarta, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Adi Budiarso bersama Himal Ojha, Cybercrime Programme Officer, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
Pertemuan yang digelar OJK pada 18 – 20 November tersebut menjadi forum bagi regulator, aparat penegak hukum, lembaga terkait, organisasi internasional, dan pelaku industri jasa keuangan dari berbagai negara untuk bertukar informasi, meningkatkan kapasitas penanganan kejahatan keuangan digital, serta memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi risiko yang berkembang di tingkat regional dan internasional.
Adi Budiarso dalam sambutannya menyampaikan bahwa perkembangan teknologi keuangan, khususnya AKD-AK telah membuka berbagai peluang baru dalam pengembangan sektor keuangan.
Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan risiko penyalahgunaan teknologi keuangan aktivitas ilegal yang semakin kompleks, beragam, dan melintasi batas yurisdiksi.
“Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi domestik dan internasional yang erat, mengingat perusahaan, platform, aset, dan korban dapat berada di berbagai yurisdiksi. Pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara menjadi sangat penting untuk memperkuat efektivitas penanganan kejahatan keuangan digital,” kata Adi.
Menurut Adi, pesatnya perkembangan industri aset digital, kemudahan transaksi lintas negara, serta perbedaan aturan dan kesiapan pengawasan di masing-masing negara menjadi tantangan dalam penanganan aktivitas ilegal.
Salah satunya tercermin dari penerapan Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule yang belum merata, sehingga informasi identitas pengirim dan penerima dalam transaksi aset digital lintas negara belum tersedia secara menyeluruh.
Untuk itu, Adi menekankan pentingnya integrasi informasi keuangan, keamanan siber, pengaduan konsumen, aset virtual, dan penegakan hukum, yang didukung mekanisme pertukaran informasi lebih cepat, serta pemanfaatan teknologi untuk penelusuran transaksi. (Rel)

