Sarwo
MEDAN | MIMBARRAKYAT.CO.ID – Anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, S.Sosmeminta Dinas Sosial Kota Medan melakukan evaluasi menyeluruh dan verifikasi ulang terhadap data penerima sebelum bantuan disalurkan.
“Setiap hari banyak warga datang kepada saya dan mengaku tidak terdaftar sebagai penerima PKH. Sementara itu, ada tetangga mereka yang dinilai mampu justru mendapatkan bantuan. Bahkan, saya menerima informasi ada warga yang memiliki usaha, rumah dan sejumlah aset yang juga tercatat sebagai penerima. Ini tentu harus menjadi perhatian Dinas Sosial,” tegas Antonius saat ditanya wartawan, Sabtu (19/9/2026).
Menurut politisi Partai NasDem tersebut, persoalan lain yang ditemukan adalah adanya warga yang bukan lansia maupun penyandang disabilitas berat, namun tercantum dalam data penerima PKH.
“Data itu ada pada saya. Mereka bahkan berada di daerah pemilihan saya, Dapil I Kota Medan. Karena itu, saya meminta data ini diverifikasi kembali,” ujarnya.
Antonius juga mempertanyakan mekanisme penyusunan data penerima manfaat. Ia mengatakan, daftar nama yang diterima anggota DPRD dari Dinas Sosial bukan berasal dari usulan mereka, namun anggota DPRD justru diminta mencari dan mencocokkan warga berdasarkan daftar tersebut.
“Kami ini bukan pegawai Dinas Sosial yang bertugas mencari warga penerima manfaat. Kalau data yang diberikan bukan berasal dari usulan kami, seharusnya data tersebut sudah benar-benar diverifikasi oleh Dinas Sosial,” katanya.
Ia meminta Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti, segera turun tangan melakukan evaluasi dan verifikasi ulang. Menurutnya, ketepatan sasaran harus menjadi prioritas agar program yang menggunakan anggaran APBD Kota Medan tersebut tidak menimbulkan kecemburuan maupun kesenjangan sosial di tengah masyarakat.
Antonius bahkan menyatakan kesiapannya turun langsung ke lapangan bersama Dinas Sosial untuk melakukan pengecekan terhadap data penerima.
“Saya siap turun ke lapangan bersama Dinas Sosial. Kita cek langsung siapa yang memang layak dan siapa yang tidak layak menerima. Jangan sampai warga yang benar-benar membutuhkan justru terlewat,” tegasnya.
Ia juga menyebut persoalan data tersebut turut membuat sejumlah lurah dan kepala lingkungan (kepling) kebingungan. Sebab, menurut pengakuan yang diterimanya, nama-nama penerima manfaat yang tercantum bukan berasal dari usulan mereka, melainkan data dari Dinas Sosial.
Antonius mengingatkan, apabila persoalan pendataan tidak segera dibenahi, dampaknya bukan hanya terhadap masyarakat penerima bantuan, tetapi juga terhadap kepercayaan publik terhadap program Pemko Medan.
“Kalau memang tidak mampu menjalankan tugasnya, jangan sampai persoalan di tingkat dinas justru berdampak kepada Wali Kota Medan. Wali kota tentu berharap bantuan ini tepat sasaran, transparan dan benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya. (Rel)
