TERNATE | MIMBARRAKYAT.CO.ID – Bupati Sashabila Mus memaparkan sejumlah tantangan krusial dalam menjaga stabilitas harga pangan di Kabupaten Pulau Taliabu saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Maluku Utara yang dilaksanakan di Kota Ternate, Jumat (8/5/2026).

Bupati Sashabila mengutarakan, meskipun angka inflasi Taliabu relatif terkendali, kendala geografis dan tingginya biaya logistik masih menjadi hambatan utama yang memerlukan solusi intervensi jangka panjang agar tidak terus membebani daya beli masyarakat di daerah kepulauan.

“Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu sebenarnya telah melakukan berbagai upaya maksimal untuk mengintervensi harga komoditas strategis, seperti cabai merah, cabai merah kering, dan tomat diklaim sudah mulai mengalami penurunan harga di pasar-pasar lokal, “ungkapnya.

Meskipun begitu, ia menyadari bahwa capaian ini masih rapuh karena sangat bergantung pada faktor eksternal, yakni biaya angkut barang.

“Ada beberapa perkembangan yang menurut kami sudah kami upayakan secara maksimal, yaitu pengendalian harga cabai merah, cabai merah kering, dan juga tomat. Sudah turun dan dapat dikendalikan. Namun, hal yang lain memang masih tinggi, terutama karena menjadi faktor utama yaitu soal biaya ongkos logistik,” papar Sashabila.

Menurut, Bupati kondisi geografis Taliabu sebagai wilayah kepulauan membuat skema pemberian bantuan tunai atau pangan saja tidak akan cukup menjadi solusi permanen.

“Kita perlunya mendorong kebijakan intervensi jangka panjang (long-term solution) demi menciptakan kemandirian pangan daerah, sehingga ketergantungan pada pasokan luar yang mahal dapat diminimalisir secara bertahap,” terang Bupati muda yang dikenal vokal.

Bupati Pulau Taliabu ini juga menyoroti wacana konversi minyak tanah ke LPG yang hingga kini masih sulit diimplementasikan di Taliabu.

Kelangkaan stok LPG dan minimnya komunikasi terkait kuota minyak tanah menjadi persoalan yang mendesak untuk dicarikan solusi bersama.

Dirinya mengungkapkan, persoalan distribusi LPG di Taliabu bukan sekadar masalah ketersediaan stok, melainkan juga menyangkut aspek keselamatan publik.

Lanjutnya, selama ini pengangkutan tabung gas menuju Taliabu masih banyak mengandalkan kapal-kapal tradisional berbahan kayu, yang dinilai memiliki risiko keamanan yang sangat tinggi.

Masyarakat merasa khawatir bahwa LPG ini bisa melanggar atau membahayakan jika diangkut dengan kapal tradisional. “Kami berharap dari pihak profesional bisa melakukan distribusi dengan cara-cara yang sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang ada,” pungkasnya.

Sebagai informasi, forum HLM TPID Maluku Utara yang diagendakan di Ternate, turut dihadiri sejumlah kepala daerah se-Maluku Utara. (Bumay)