MEDAN | MIMBARRAKYAT.CO.ID – Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, khususnya dengan pihak kecamatan, agar penanggulangan banjir berjalan lebih efektif.

Ia juga menyoroti optimalisasi penggunaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD sebagai aspirasi masyarakat serta perlunya efisiensi anggaran tanpa mengganggu kinerja dinas terkait.

Sorotan senada disampaikan anggota Komisi IV dari Fraksi PKB, Lela Tul Badri. Ia menilai fungsi kolam retensi Martubung belum berjalan maksimal.

Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, ditemukan adanya pintu air, namun kondisi drainase menuju lokasi tersebut belum tertata dengan baik.

“Jika sejak awal drainase tidak dinormalisasi, maka fungsi pintu air akan sia-sia. Ini perlu segera ditindaklanjuti,” tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) evaluasi Triwulan IV Tahun 2026 bersama Komisi IV DPRD Kota Medan, Senin (5/1/2026).

Lela juga menyebutkan bahwa di wilayah Kecamatan Medan Deli masih banyak saluran air yang minim dan parit yang tersumbat.

Meski pihaknya telah mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah ke parit, warga berharap perbaikan infrastruktur dilakukan terlebih dahulu oleh Dinas SDABMBK.

Antonius Devolusi Tumanggor juga mengungkapkan agar Dinas SDABMBK Medan serius menindaklanjuti permasalahan penanganan banjir dan Pokir sebagai perwujudan aspirasi masyarakat melalui perwakilan di DPRD Medan. 

Menanggapi berbagai masukan dan aspirasi tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Gibson Panjaitan menegaskan keseriusan Dinas SDABMBK dalam menangani persoalan banjir termasuk di kawasan Jalan Letda Sujono, Kota Medan.

Ia memastikan komunikasi dengan pihak BWS terus dilakukan secara intensif. “Untuk Pokir sebagai bagian dari aspirasi masyarakat melalui DPRD, kami pastikan tidak terdampak efisiensi anggaran,” pungkasnya. (Sarwo/rel)