Sarwo
MEDAN | MIMBARRAKYAT.CO.ID – Satgaswil Sumut Densus 88 Antiteror Polri menggelar Dialog Kebangsaan bertajuk “Transformasi Ideologi Jemaah Islamiyah: Jalan Menuju Wasathiyah, Membangun Kesadaran Baru Ideologi Sehat dan Moderat”, Sabtu (30/8/2025) di Hotel Emerald Garden, Kota Medan.
Acara ini dihadiri Kasatgaswil Densus 88 Antiteror Polri Sumatera Utara, Kombes Pol. Dr. Didik Novi Rahmanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, H Ahmad Qosbi, Kepala Kesbangpol Medan, Andy Mario, serta para eks anggota Jemaah Islamiyah se-Sumut.
Ditemui di sela acara, Didik Novi Rahmanto mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Refleksi Satu Tahun Pembubaran Jemaah Islamiyah.
“Kita lakukan Dialog Kebangsaan untuk menguatkan para eks Jemaah Islamiyah, bahwa pembubaran itu adalah keputusan yang terbaik, benar, dan tidak ada keragu-raguan lagi,” ujarnya.
Ia menegaskan, kegiatan ini juga menjadi sarana menjaga konsistensi dan komitmen para eks anggota JI untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka benar-benar telah bubar dan kembali ke pangkuan NKRI.
“Mereka telah menyatakan bubar dan kembali ke NKRI. Ikut program pemerintah, serta taat aturan hukum. Komitmen ini kita kuatkan melalui kegiatan Dialog Kebangsaan,” ungkapnya.
Didik menambahkan, pada 17 Agustus lalu para eks anggota JI juga menggelar upacara di provinsi, kota/kabupaten, hingga pondok pesantren masing-masing. Hal itu, lanjutnya, menjadi bukti konsistensi dan komitmen mereka.
Dialog Kebangsaan kali ini menghadirkan narasumber Parawijayanto, pimpinan terakhir Jemaah Islamiyah. Selain itu, turut memberikan pemaparan Haidar, Khoirul Anam, dan Askary. Diskusi ini diharapkan semakin memperdalam pemahaman dan keyakinan bahwa pembubaran JI merupakan langkah terbaik.
Dalam kesempatan tersebut, Didik mengajak seluruh peserta memperkuat semangat kebangsaan sekaligus meneguhkan komitmen menjaga Indonesia dari ancaman ideologi ekstrem, intoleran, dan yang dapat memecah belah.
Ia menekankan bahwa transformasi ideologi bukan sekadar konsep, melainkan proses panjang yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat keamanan, pemerintah, lembaga keagamaan, akademisi, hingga masyarakat luas.
“Kita harus menjadikan Sumatera Utara sebagai daerah yang toleran, damai, dan tertib. Dengan begitu pembangunan berjalan baik, masyarakat dapat beribadah dengan tenang, serta kesejahteraan bisa tercapai,” tandasnya. (Sarwo/red)
