TALIABU| MIMBARRAKYAT.CO.ID – Masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu digemparkan dengan kabar penetapan Sekretaris Daerah (Sekda), Salim Ganiru sebagai tersangka kasus pemotongan Dana Desa tahun 2017 oleh Polda Maluku Utara (Malut).

Salim ditetapkan tersangka bersama La Ode Muslimin Napa, salah satu mantan kepala bidang di DPMD Taliabu pada tanggal 19 Agustus 2025 lalu.

Kabar ini cepat menyebar di tengah masyarakat, menimbulkan berbagai spekulasi dan perbincangan hangat di ruang publik.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Sashabila Widya L Mus akhirnya buka suara. Dalam keterangannya, Sashabila menegaskan Pemerintah daerah (Pemda) menghormati setiap langkah hukum yang tengah ditempuh aparat berwenang.

“Sebagai kepala Daerah, saya menegaskan bahwa kita semua harus menghormati proses hukum. Ini adalah ranah aparat penegak hukum, bukan ranah pemerintah daerah. Jadi, mari kita serahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang,”kata Sashabila Mus, Rabu (27/08/2025).

“Saya berikan apresiasi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) yang sudah bekerja keras menyelesaikan proses hukum yang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,”imbuhnya.

Sashabila juga meminta masyarakat Taliabu tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan bijak menyikapi kabar penetapan tersangka tersebut.

Ia berharap masyarakat tidak terjebak opini liar yang dapat memecah belah persatuan.

“Saya mengimbau seluruh masyarakat Taliabu agar tidak mudah terpengaruh dengan isu yang berkembang. Percayakan saja pada proses hukum. Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat akan terus berjalan seperti biasa,”pintanya.

Dia memastikan, roda Pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu tetap berjalan normal meski Sekda ditetapkan sebagai tersangka.

Sashabila Mus menegaskan pelayanan publik akan tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Daerah. “Untuk proses administrasi birokrasi di lingkup Pemda Pulau Taliabu tetap berjalan. Pelayanan birokrasi dan publik untuk masyarakat Pulau Taliabu dipastikan tidak terhambat,” tegasnya.

Dengan sikap tersebut, Sashabila Mus menegaskan bahwa Pemkab Taliabu tetap fokus pada pembangunan dan pelayanan masyarakat, sekalipun isu hukum menimpa pejabat penting di lingkup Pemerintahannya.

“Semua pihak bekerja sama demi menciptakan Taliabu yang bebas korupsi demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Taliabu,”pungkasnya. (Bumay)