TURKI | MIMBARRAKYAT.CO.ID – Upaya global menahan pemanasan bumi di bawah 1,5°C terancam gagal akibat terabaikannya degradasi hutan hujan tropis.

Pesan tersebut mengemuka dalam side event di COP31 bertajuk Addressing the Loss and Degradation of Tropical Rainforests – The Missing Link in Keeping 1.5°C Alive di COP31, Antalya, Turki.

Acara yang diselenggarakan Rainforest Foundation Norway (RFN) dan Plant-for-the-Planet bersama MADANI Berkelanjutan, Fern, Natural Resources Defense Council (NRDC), serta United Nations Environment Programme (UNEP) ini dipandu Felix Finkbeiner dari Plant-for-the-Planet dan dihadiri pejabat pemerintah Jerman yang menangani Tropical Forest Forever Facility (TFFF).

Krisis Degradasi Global dan Celah Pendanaan Perlindungan Hutan

Membuka diskusi melalui cuplikan tinjauan global pertama RFN mengenai degradasi hutan hujan, Advocacy Director RFN, Anders Haug Larsen, menyoroti kerusakan akibat pembalakan, kebakaran Amazon, serta pemecahan hutan menjadi sekitar 50 juta petak.

“Gambaran kondisi hutan hujan tropis dunia saat ini sangat mengkhawatirkan karena hanya sekitar sepertiga bagian asli yang masih utuh, sepertiga telah hilang, dan sepertiga lainnya mengalami degradasi. Temuan penting laporan kami menunjukkan bahwa luas hutan yang terdegradasi kini lebih besar daripada luas hutan yang telah gundul, bahkan emisi akibat degradasi telah melampaui emisi dari deforestasi itu sendiri,” kata Anders.

Baca Juga:  Piala Presiden 2025 Diikuti Enam Tim

Meskipun hutan hujan di Afrika dan Asia Tenggara dapat tumbuh kembali lebih cepat dari perkiraan apabila gangguan dihentikan, lanjutnya, hutan sekunder yang pulih tersebut tidak akan pernah sepenuhnya menggantikan fungsi ekologis hutan asli yang masih utuh.

Persoalan serupa turut terjadi secara terselubung di belahan bumi utara. Senior Advocate untuk perlindungan hutan di NRDC, Matt Williams, mengkritisi penebangan skala besar dan bioenergi yang lolos dari pencatatan deforestasi.

“Degradasi hutan di negara-negara utara sering kali tersembunyi di depan mata karena penebangan habis tidak selalu dicatat sebagai deforestasi selama lahannya tidak dialihfungsikan, bahkan kerap dikategorikan sebagai pengelolaan hutan lestari,” kata Matt.

Ekspansi bioenergi skala besar serta industri ekstraktif pendukung teknologi energi bersih ikut memicu kerusakan hutan di Kanada, Amerika Serikat, hingga Eropa.

Baca Juga:  Tindak Lanjuti Aduan Buruh, Kemnaker Mediasi Kasus PHK 133 Pekerja PT Amos Indah Indonesia

“Kami memperingatkan bahwa hutan di wilayah utara berisiko berubah dari penyerap karbon menjadi sumber emisi pada paruh kedua abad ini. Jika indikator TFFF hanya bertumpu pada data kebakaran dan mengabaikan kehilangan tutupan pohon di bawah dua puluh persen, perusakan bertahap akan terus berlangsung,” pungkasnya yang diterima awak media ini via email, Jumat (20/11/2026).

Dari sisi ekonomi lingkungan, perwakilan UNEP dan UN-REDD Programme, Katrina Borromeo, menekankan jurang antara nilai manfaat hutan dan pendanaan konservasi.

“Perlindungan hutan di berbagai wilayah berisiko tinggi diperkirakan mampu menghindarkan kerugian akibat bencana hingga sekitar 84 miliar USD per tahun. Namun, baru satu dari sepuluh dolar pendanaan yang berasal dari sektor swasta, angka yang masih sangat jauh dari total kebutuhan pendanaan global sebesar tiga ratus miliar dolar,” kata Katrina.

Menurutnya pendekatan lanskap amat penting agar perlindungan hutan berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

“Selain itu, kita harus menyadari bahwa hutan memiliki nilai spiritual, budaya, dan sosial, sementara bioenergi tidak otomatis netral karbon sehingga hutan wajib menjadi batas mutlak yang tidak boleh dilanggar,” lanjutnya.

Baca Juga:  Magang Nasional Batch I Ditutup, Kemnaker Perkuat Sertifikasi Kompetensi dan Akses Kerja

Merespons skema pendanaan global seperti Tropical Forest Forever Facility (TFFF), Forest Finance and Governance Campaigner di Fern, Tyala Ifwanga, menilai inisiatif tersebut membuka peluang penting bagi penjaga hutan, namun tetap membutuhkan pengawalan ketat.

“TFFF merupakan peluang penting karena mengarahkan insentif agar hutan yang tetap berdiri jauh lebih bernilai dibandingkan keuntungan dari aktivitas yang merusaknya, termasuk melalui alokasi langsung minimal 20 persen bagi masyarakat adat dan komunitas lokal,” ungkap Tyala.

Meski demikian, pengukuran degradasi yang hanya memakai data kebakaran belum cukup menangkap kerusakan akibat ulah manusia. Mekanisme ini akan kehilangan kredibilitas apabila dananya justru diinvestasikan ke industri ekstraktif perusak hutan.

“Oleh karena itu, buku panduan operasional TFFF harus memastikan akses langsung tanpa birokrasi berbelit serta didukung pengakuan hak tenurial dan perlindungan ruang sipil bagi para pembela hutan,” katanya. (Rel)