Sarwo
JAKARTA | MIMBARRAKYAT.CO.ID – Tedy Alamsyah kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) periode 2026 – 2030 dalam Musyawarah Nasional (Munas) XII Perbarindo yang digelar Jakarta pada 19 – 21 Oktober 2026.
Tedy merupakan Ketua Umum Perbarindo periode 2022 – 2026 dan kini kembali dipercaya memimpin wadah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).
Dia telah aktif di perhimpunan ini sejak 20 tahun lalu, sejak 2006. Dia pernah menduduki berbagai posisi di perhimpunan ini, yaitu sebagai Wakil Ketua Umum (2018 – 2022), Ketua Bidang Organisasi (2014 – 2018), dan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Yogyakarta.
Munas XII Perbarindo dihadiri 498 peserta dari seluruh wilayah Indonesia. Acara dibuka dengan tarian Medley Nusantara dan Paduan Suara Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (PSM UKI) yang memukau.
Selain itu juga hadir Dewan Pengawas, DPP, Dewan Pengurus Daerah (DPD), dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK) Perbarindo. Acara ini juga dihadiri oleh Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank, Doddy Zulverdi, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Dian Ediana Rae, dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Budi Joyo Santoso.
Munas XII memiliki 4 agenda utama yakni (1) Penetapan dan peninjauan kembali AD/ART. (2) Penetapan program umum perhimpunan. (3) Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat (DPP). (4) Pemilihan Ketua Umum DPP dan Penetapan Dewan Pengawas dan Pengurus Harian DPP untuk periode selanjutnya (2026 – 2030).
Selain Munas, juga diisi Seminar Nasional dengan tema “Akselerasi Peran dan Fungsi Industri BPR–BPRS sebagai Mitra Strategis UMKM untuk Meningkatkan Kontribusi Terhadap Ekonomi Nasional” oleh Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Pakar Ekonomi Indonesia Burhanuddin Abdullah, dan Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah OJK Ayahandayani.
Dalam ajang ini, Perbarindo juga memberikan penghargaan kepada 29 mitra strategis. “Secara resmi akan menyerahkan kembali bendera panji pataka Perbarindo kepada Ketua Umum terpilih, yaitu Bapak Tedy Alamsyah,” ujar Ketua Sidang Pleno Munas XII Joko Suyanto, Selasa (20/10/2026).
Setelah menerima bendera panji pataka Perbarindo, sebagai simbolis pelantikan Ketua Umum Perbarindo periode 2026 – 2030, Tedy Alamsyah menyampaikan, dengan kerja sama bersama seluruh anggota Perbarindo, insyaallah kita BPR dan BPRS kembali di jalur yang tepat.
Tedy menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Perbarindo yang secara aklamasi mempercayakan dirinya untuk kembali memimpin organisasi ini.
“Saya siap mengemban mandat dari seluruh anggota Perbarindo sebagai alat perjuangan industri BPR dan BPRS sekaligus mitra strategis khususnya bagi regulator dan stakeholder lainnya,” ujar Tedy usai dilantik sebagai Ketua Umum Perbarindo.
Fokus Melayani UMKM
Dalam sambutannya, Tedy menegaskan bahwa ke depan industri BPR dan BPRS membutuhkan tata kelola yang lebih kuat, regulasi yang lebih fleksibel, dan kebutuhan transformasi digital.
Menurutnya, BPR dan BPRS tetap konsisten berada di tengah masyarakat dengan mandat dan khittah untuk melayani usaha mikro dan kecil yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Salah satu tujuan industri BPR dan BPRS adalah memprioritaskan keberlanjutan usaha dengan melayani usaha mikro kecil di Indonesia dalam hal pembiayaan.
Kinerja industri BPR dan BPRS hingga Juli 2026 menunjukkan perkembangan positif di tengah dinamika perekonomian dan tantangan industri keuangan. Dari sisi aset BPR tumbuh sebesar 4,25% secara tahunan, sedangkan BPRS tumbuh 12%.
Dari sisi kredit dan pembiayaan, BPR tumbuh 3,12%, sedangkan BPRS naik 6,23%. Pada sisi penghimpunan dana, tabungan BPR tumbuh 4,21%, sedangkan BPRS tumbuh 10,27%. Deposito BPR tumbuh 2,14% dan deposito BPRS tumbuh 4,5%.
Data ini memperlihatkan bahwa kepercayaan masyarakat tetap menjadi modal penting bagi keberlangsungan pengembangan industri BPR dan BPRS. Dia menjelaskan, UMKM merupakan fondasi ekonomi Indonesia.
Pemerintah menyebut jumlah UMKM telah melampaui 64 juta unit, berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDB, dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja.
Besarnya peran tersebut menjadikan peningkatan produktivitas, formalitas, kapasitas usaha, akses pasar, serta akses pembiayaan UMKM sebagai agenda strategis nasional.
Pada saat yang sama, kata dia, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan resiliensi. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025 dan 5,45 persen pada semester I-2026.
Untuk menjaga kualitas pertumbuhan tersebut, diperlukan penguatan sumber pertumbuhan yang lebih merata secara spasial, produktif, inklusif, dan bertumpu pada aktivitas ekonomi riil di daerah.
Menurutnya, BPR dan BPRS menempati posisi yang khas. Kedekatan geografis dan kultural, pemahaman atas karakter usaha lokal, fleksibilitas pelayanan, serta kemampuan menerapkan pendekatan berbasis hubungan membuat BPR–BPRS relevan dalam melayani pelaku UMKM yang belum sepenuhnya terjangkau bank umum atau memerlukan pendampingan lebih intensif.
“Peran BPR–BPRS tidak cukup hanya sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dan menyalurkan kredit atau pembiayaan, tetapi perlu dikembangkan menjadi mitra strategis bagi pertumbuhan UMKM,” tuturnya. (Rel)
