Sarwo
JAKARTA | MIMBARRAKYAT.CO.ID – Kebijakan dan aksi iklim tidak akan sepenuhnya adil jika dirumuskan tanpa melibatkan mereka yang menghadapi dampak krisis iklim dengan risiko dan hambatan yang berbeda.
Namun, gerakan lingkungan, gerakan perempuan, dan gerakan penyandang disabilitas masih kerap bekerja dalam ruang advokasi yang terpisah.
Untuk memperkuat keterhubungan ketiganya, MADANI Berkelanjutan mempertemukan perempuan muda dan perempuan penyandang disabilitas dari Jakarta dan Kalimantan Barat melalui workshop IN-CLIMATE CONNECT : Terhubung, Berbagi, dan Beraksi untuk Keadilan Iklim, pada 12–14 Oktober 2026 di di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta.
Pertemuan ini diarahkan untuk membangun agenda advokasi bersama agar perspektif gender, disabilitas, dan keadilan iklim terintegrasi dalam kebijakan serta pengambilan keputusan iklim.
Dari sekitar 23,3 juta penyandang disabilitas, menurut data INFORM Climate Change, sekitar 9,9 juta berada di kelompok 40 persen masyarakat termiskin menghadapi risiko kematian hingga empat kali lipat lebih tinggi saat bencana.
Di saat yang sama, perempuan memikul beban perawatan serta ancaman kekerasan gender.
Kondisi ini membuat perempuan dan perempuan penyandang disabilitas harus menanggung kerentanan berlapis akibat krisis iklim.
Workshop In-Climate Connect yang merespons urgensi multidimensi ini dengan mempertemukan 30 perempuan muda dan perempuan penyandang disabilitas dari Kalimantan Barat dan Jakarta.
Dalam pembukaan workshop, Giorgio Budi Indrarto dari Badan Pengurus MADANI Berkelanjutan menyambut baik kehadiran para leaders, khususnya perempuan muda dan perempuan penyandang disabilitas, menyampaikan bahwa kelompok ini adalah perwakilan dari kelompok rentan.
Bukan berarti lemah, tapi terdampak paling awal apabila dibandingkan kelompok lain.“Keadilan iklim adalah soal keselamatan semua manusia, tentang bagaimana semua orang mendapat kesempatan yang sama untuk selamat. Kita yang ada di ruangan ini punya kesempatan jauh lebih kecil dibanding yang lain, dan itu tidak adil. Bukan berarti kita tidak berdaya, tetapi perlu ada perlakuan khusus agar keadilan itu merata,” ujarnya.
Giorgio juga mengajak peserta menjaga semangat dan memanfaatkan workshop sebagai bekal advokasi.
“Hari ini kita membahas bagaimana membangun daya ungkit untuk keadilan iklim lewat RUU dan advokasi. Dan melalui In-Climate Connect, kami ingin gerakan lingkungan, perempuan, dan disabilitas saling terhubung, agar kebijakan dan aksi iklim benar-benar adil dan inklusif,” ujarnya.
Bekal Advokasi dari Berbagai Organisasi Workshop ini menghadirkan narasumber dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang membawa perspektif yang saling melengkapi untuk memberi bekal advokasi bagi peserta workshop.
Organisasi itu seperti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Lokahita, Women Research Institute (WRI), Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Yayasan PIKUL, Solidaritas Perempuan, DILANS Indonesia (Pergerakan Disabilitas dan Lanjut Usia Indonesia) serta Prosper Global (sebelumnya bernama Mercy Corps). Linarti dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menyoroti akar ketidakadilan.
“Gender bukan sekadar jenis kelamin, melainkan peran yang dikonstruksikan masyarakat. Ketidakadilan gender dilestarikan lewat budaya, hukum, hingga media, sehingga GEDSI perlu menjadi alat membaca siapa yang paling membutuhkan afirmasi khusus.
Dari sisi hak penyandang disabilitas, Mahretta Maha dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) mengingatkan soal keterlibatan yang bermakna.
Hambatan bukan lahir dari ragam disabilitas, melainkan dari lingkungan, aturan, dan sikap yang belum aksesibel. Penyandang disabilitas harus dilibatkan sejak perencanaan hingga evaluasi aksi iklim, bukan dicari ketika butuh peserta.
Kolaborasi Tiga Gerakan untuk Keadilan Iklim.Workshop In-Climate Connect mempertemukan tiga gerakan yang selama ini sering berjalan sendiri-sendiri : lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan hak penyandang disabilitas.
Sehingga workshop ini menjadi ruang strategis yang mempertemukan sekitar 30 orang peserta, yang merupakan para pemimpin muda perempuan (emerging leaders) dengan rentang usia 18 hingga 35 tahun.
Para peserta luar biasa ini berasal dari berbagai perwakilan organisasi masyarakat sipil di wilayah Kalimantan Barat dan Jakarta, yang secara aktif bergerak di bidang pelestarian lingkungan hidup, hak-hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal, perwujudan kesetaraan gender, dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.
Yang menjadi catatan penting dan progresif, kepesertaan kegiatan ini mencakup ragam disabilitas yang luas, meliputi disabilitas fisik, low vision, tuli, intelektual, dan disabilitas mental.
Selama tiga hari penuh, para peserta secara antusias mengikuti lima topik bahasan utama yang dirancang untuk memperkuat kapasitas advokasi mereka.
Topik-topik tersebut mulai dari pemahaman krisis iklim dan keadilan iklim berbasis GEDSI, konsep adaptasi berkeadilan, analisis kehilangan dan kerusakan (loss and damage), mitigasi berkeadilan, hingga penyusunan strategi kampanye dan komunikasi publik yang efektif.
Berbagai kisah dan kesaksian dari lapangan mengemuka dalam sesi diskusi, menguak betapa pentingnya dimensi keadilan iklim yaitu keadilan distributif, rekognitif, prosedural, dan restoratif dalam pengendalian krisis iklim yang selama ini kerap diabaikan oleh para pemangku kebijakan dalam menyusun kebijakan, rencana, dan aksi iklim.
Melalui kegiatan ini, MADANI Berkelanjutan berharap lahir jejaring organisasi lintas isu dan rencana aksi advokasi bersama yang dapat dibawa peserta ke komunitas masing-masing.
Agenda itu mencakup dukungan bagi RUU Keadilan Iklim, penerapan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) hingga tingkat daerah, serta pelibatan perempuan muda dan penyandang disabilitas dalam setiap ruang pengambilan keputusan iklim. (Rel)
