TALIABU| MIMBARRAKYAT.CO.ID – Guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu melaksanakan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Langkah strategis ini dilakukan dengan membangun sinergi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Bapperida serta Inspektorat Daerah guna memastikan penggunaan dana desa yang lebih transparan dan tepat sasaran.

Bupati Sashabila Mus mengatakan, bahwa evaluasi ini merupakan instrumen penting untuk menyelaraskan arah kebijakan desa dengan visi pembangunan daerah dan nasional.

Dirinya menekankan bahwa setiap rupiah yang dikelola desa harus memiliki dasar perencanaan yang kuat dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

“Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan dengan tujuan memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional,” ujar Bupati

Tak hanya itu, Bupati mengutarakan keinginannya dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana desa agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

“Dinas PMD fokus pada pendampingan teknis penyusunan anggaran, Bapperida menjaga konsistensi program dengan dokumen perencanaan daerah, sementara Inspektorat Daerah bertindak sebagai pengawas untuk memitigasi risiko penyimpangan,” tandas orang nomor satu di Taliabu itu

Sementara itu, Kepala Dinas DPMD, Ruslan La Habibi ST menjelaskan bahwa kolaborasi ini akan memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah desa sebelum dokumen APBDesa resmi ditetapkan.

Pihaknya berkomitmen untuk terus mendampingi perangkat desa agar lebih cermat dalam memetakan program prioritas.

Dinas PMD berperan dalam melakukan pembinaan teknis terhadap pemerintah desa terkait penyusunan APBDesa. “Kami ingin pemerintah desa lebih cermat dalam menyusun program dan kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,”katanya.

Evaluasi ini lanjut dia, menjadi sarana untuk memberikan masukan konstruktif terhadap perbaikan dokumen sebelum ditetapkan

Dirinya berharap, melalui sinergi ini pemerintah daerah dalam pembangunan di tingkat desa dapat berjalan lebih optimal, tepat waktu, dan tertib administrasi.

“Tentu dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, kemandirian desa diharapkan dapat menjadi kontributor utama dalam akselerasi pembangunan daerah secara menyeluruh,”imbuhnya. (Bumay)