MEDAN | MIMBARRAKYAT.CO.ID – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut), Surya menyampaikan jawaban Gubernur terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD Sumut terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri Jasa (AIJ) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).
Perubahan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat profesionalisme, meningkatkan kinerja, serta mengoptimalkan pengelolaan aset daerah.
Jawaban tersebut disampaikan Surya dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung Dewan, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Rabu (18/11/2026).
Menanggapi pandangan fraksi mengenai pentingnya perubahan bentuk hukum badan usaha milik daerah (BUMD) yang diikuti perbaikan tata kelola dan manajemen, Surya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut berkomitmen mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Komitmen tersebut juga mencakup proses pengangkatan direksi dan dewan pengawas yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018 dengan melibatkan unsur terkait.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sependapat bahwa perubahan bentuk badan hukum harus menjamin perbaikan tata kelola dan kinerja perusahaan. Karena itu perubahan PD AIJ menjadi Perseroda perlu diikuti dengan pembenahan manajemen, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, penguatan pengawasan, serta penerapan prinsip tata kelola yang baik secara konsisten,” ungkap Wagub.
Terkait saran penggabungan sejumlah BUMD di Sumut, Surya menjelaskan bahwa Pemprov Sumut terus mendorong peningkatan kinerja perusahaan daerah.
Hal ini mengingat salah satu indikator penting keberadaan BUMD adalah kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Untuk itu, evaluasi terhadap kondisi keuangan, efektivitas pengelolaan, dan pengembangan kegiatan usaha terus dilakukan. Sebelum proses penyatuan dilaksanakan, perubahan bentuk hukum menjadi Perseroda merupakan salah satu tahapan awal yang harus diselesaikan.
“Langkahnya adalah Pemprov sedang melakukan persiapan pembentukan Holding BUMD yang melibatkan PT PPSU, PT PSU, PT Dhirga Surya, dan PD AIJ. Dan perubahan bentuk hukum PD AIJ menjadi Perseroda merupakan satu dari sekian tahapan yang perlu diselesaikan sebelum proses penggabungan dilanjutkan,” jelas Wagub Surya didampingi Staf Ahli Gubernur, Alfi Syahriza.
Lebih lanjut, Surya mengatakan Pemprov Sumut juga mendorong manajemen perusahaan untuk menyusun rencana bisnis dengan mempertimbangkan potensi dan kelayakan usaha, kondisi keuangan, serta peluang pasar.
Dengan demikian, transformasi BUMD tidak hanya berorientasi pada aspek administrasi dan legalitas, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
“Seluruh masukan tersebut merupakan perhatian dan kontribusi yang sangat berharga dalam penyempurnaan Ranperda ini. Sekaligus menjadi bahan penting bagi Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dalam memastikan arah transformasi dan pengembangan PT AIJ (Perseroda) ke depan. Kami berharap Ranperda ini dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan tahapan pembentukan Perda. Sehingga terwujudnya PT AIJ yang profesional, sehat, mandiri, produktif, dan berdaya saing, mampu mengoptimalkan pengelolaan aset daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut, Ricky Anthony yang memimpin rapat paripurna tersebut menyampaikan bahwa pembahasan lanjutan Ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PD AIJ menjadi Perseroda AIJ Sumut akan diagendakan pada rapat berikutnya.
Agenda tersebut akan dilanjutkan dengan mendengarkan pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Sumut. (**)

