MEDAN | MIMBARRAKYAT.CO.ID – Manajemen PT Samakta Indo Mandiri menjadi sorotan anggota DPRD Kota Medan setelah tidak menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengaduan dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap seorang pekerjanya.

RDP yang dijadwalkan berlangsung di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (17/11/2026), terpaksa ditunda lantaran pihak perusahaan tidak hadir memenuhi undangan tersebut.

Baca Juga:  PUI Dukung Penuh Inisiatif Jamaat Islami Pakistan, Dorong Tatanan Global yang Adil dan Hentikan Krisis Gaza

Anggota Komisi 2 DPRD Medan, Janses Simbolon menyayangkan ketidakhadiran manajemen perusahaan. Menurutnya, kehadiran pihak perusahaan diperlukan untuk memberikan klarifikasi atas persoalan ketenagakerjaan yang diadukan pekerja.

“Kita sangat kecewa dengan ketidakhadiran pihak PT Samakta Indo Mandiri atas undangan RDP. Mereka tidak menghargai lembaga dewan ini,” tegas Janses.

RDP tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Medan, Modesta Marpaung, didampingi Janses Simbolon.

Baca Juga:  Pemprov Sumut dan DPRD Sepakati Perubahan APBD 2026, Bobby Nasution Tekankan Eksekusi Cepat

Modesta menyampaikan, pihaknya akan menjadwalkan ulang RDP dengan kembali mengundang manajemen perusahaan serta instansi terkait agar persoalan tersebut dapat dibahas secara menyeluruh. “Kita akan panggil ulang. DPRD tidak bisa disepelekan seperti ini,” ujar Modesta. (Rel)