Sarwo
JAKARTA |MIMBARRAKYAT.CO.ID – Pernyataan dua orang utusan khusus Presiden yakni Hashim Djojohadikusumo dan Mari Elka Pangestu dalam acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 patut diperiksa dengan cermat.
Hashim menyebutkan bahwa Indonesia tidak memerlukan lagi ekspansi lahan untuk pertanian padi di kawasan hutan lantaran sudah mencapai status swasembada beras tiga tahun lebih cepat.
Mari Elka kemudian meneruskan jika pengembangan lahan pangan dan biofuel akan difokuskan pada lahan yang sudah terdegradasi.
Klaim-klaim dari Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman yang disampaikan Hashim tentang swasembada beras tidak sepenuhnya mencerminkan realitas yang ada.
Indonesia sebenarnya sudah tidak mengimpor beras dari tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2022. Di luar tahun tersebut, Indonesia mengimpor beras karena sejumlah situasi. Misalnya tahun 2023, impor beras Indonesia mencapai sekitar 3,06 juta ton karena situasi El Niño.
“Pernyataan Hashim seperti permainan kata-kata saja. Jika pemerintah benar-benar mengakui bahwa ketahanan pangan tidak membutuhkan pembukaan hutan baru, prinsip itu harus diterapkan secara nyata dan menyeluruh di Papua, karena PSN sebagai program pemerintah di Merauke telah jelas memicu deforestasi, kerusakan lingkungan, dan perampasan hak-hak Masyarakat Adat,” kata Kiki Taufik, Kepala Global Greenpeace untuk Kampanye Hutan Indonesia dalam keterangannya yang diterima awak media ini via email, Jumat (9/10/2026).
Proyek Strategis Nasional (PSN) cetak sawah dan kebun tebu untuk bioetanol yang dijalankan pemerintah di Papua bagian selatan sudah mengorbankan hutan adat, tanah, dan ekosistem rawa yang menjadi ruang hidup masyarakat adat.
Ekosistem rawa, seperti halnya gambut, juga menyimpan kehidupan bagi tetumbuhan dan satwa, bukan tanah kosong seperti yang diklaim Menteri Amran telah berhasil ia sulap menjadi lahan produktif.
Pada akhir Januari 2026, sebagaimana diakui tim survei Jhonlin Group, pembukaan lahan untuk kawasan pangan telah seluas 9.871 hektare.
Sedangkan dari analisis citra satelit yang dilakukan Greenpeace, pembukaan lahan dimulai dari dekat Kampung Wanam pada Agustus 2024.
Deforestasi yang terjadi di area persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) Wanam-Muting milik Kementerian Pertahanan, tepatnya di area jalan sepanjang 135 km, telah seluas hampir 7.600 hektare per Februari 2026.
Pembangunan jalan 135 km yang menopang PSN ini digugat oleh lima Masyarakat Adat Malind ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
Pemerintah mengabaikan berbagai protes masyarakat, bahkan melibatkan militer yang justru mendatangkan teror dan intimidasi bagi orang Papua.
Berbagai akrobat regulasi juga dilakukan demi memuluskan PSN. Salah satu peraturan merupakan warisan pemerintahan Joko Widodo, yakni tentang kawasan hutan untuk ketahanan pangan (KHKP).
Regulasi ini memungkinkan kawasan hutan ditetapkan sebagai area untuk dalih ketahanan pangan, tapi sebenarnya hanya memuluskan deforestasi.
Papua Selatan bahkan kini menjadi episentrum titik sumber asap kebakaran hutan dan lahan. Pemantauan Greenpeace Indonesia menemukan 1.413 titik sumber asap di Papua Selatan hingga 1 Oktober 2026, termasuk titik-titik yang terdeteksi di kawasan penting secara ekologis di Merauke.
Pemantauan sebelumnya juga menemukan sumber asap di sekitar wilayah yang terkait dengan Proyek Strategis Nasional, termasuk koridor pembangunan Wanam–Muting.
Franky Samperante dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) yang juga Koordinator Solidaritas Merauke mengatakan, pernyataan Hashim dan Mari Pangestu yang menyatakan pemerintah tidak lagi memperluas lahan pangan di kawasan hutan dan akan memanfaatkan lahan terdegradasi, serta berkomitmen tidak lagi melakukan deforestasi demi memperluas produksi pangan ibarat peribahasa jauh panggang dari api.
Menurutnya, pernyataan pejabat yang berulang kali menyampaikan komitmen pembangunan berkelanjutan masih dalam tahap percakapan di langit dan belum dapat mendarat dalam praktik.
Faktanya, hingga hari ini alat berat korporasi masih menghancurkan dan menggusur hutan alam di beberapa daerah di Tanah Papua, yang menjadi target PSN Cetak Sawah Rakyat, perkebunan tebu dan pabrik bioetanol, perkebunan dan pabrik minyak kelapa sawit.
Solidaritas Merauke memantau dan mencatat, perluasan lahan dan deforestasi yang terjadi pada PSN Papua Selatan hingga hari ini seluas 49.787 hektare.
Franky mengatakan, pernyataan pemerintah seharusnya diikuti dengan tindakan menerbitkan kebijakan putusan presiden untuk menghentikan PSN Papua Selatan dan mengambil langkah hukum untuk menertibkan aktivitas perusahaan di lapangan agar tidak lagi beraktivitas.
Langkah selanjutnya, pemerintah mengupayakan pemulihan hak-hak korban masyarakat adat yang mengalami kekerasan dan kehilangan tanah, dusun dan lahan pertaniannya, serta merehabilitasi lingkungan yang rusak.
Direktur Eksekutif Tren Asia, Yuyun Indradi mempertanyakan pernyataan Hashim dalam forum tersebut. Salah satu pertanyaannya adalah soal ketahanan pangan yang diukur dari swasembada beras saja padahal banyak sumber pangan lokal.
“Sementara banyak proyek yang mengatasnamakan PSN Ketahanan Pangan justru menghancurkan sumber-sumber pangan lokal yang ada di masyarakat,” katanya.
Yuyun mencontohkan apa yang terjadi di Papua. Menurutnya, hutan Papua yang menjadi sumber pasokan makanan bagi masyarakat lokal dihancurkan. Begitu pula dengan ekosistem rawa yang menyediakan sumber protein bagi masyarakat Papua dilenyapkan demi PSN.
Yuyun menilai, pernyataan Hashim adalah sebuah kesalahan fatal bagi seorang yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi.
Sebagai seorang Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim seharusnya tidak berkomentar mengenai swasembada beras, namun membisu ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan atau pembukaan lahan di Papua Selatan atau deforestasi akibat pertambangan nikel.
“Hal lain yang mungkin ingin saya highlight lebih adalah bahwa prestasi soal swasembada pangan itu bukan prestasi yang bisa diklaim oleh pemerintah, melainkan itu adalah prestasi petani Indonesia yang saat ini juga minim dukungan pemerintah,” kata Yuyun.
Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad menambahkan, pernyataan Hashim mengenai tidak perlunya lagi pembukaan hutan untuk memperluas lahan pangan harus diikuti dengan konsistensi kebijakan lintas sektor dan arah pembiayaan negara.
“Komitmen iklim pada akhirnya tidak diukur dari berapa banyak pernyataan yang dibuat, tetapi dari apakah kebijakan dan uang negara bergerak ke arah yang sama. Jika pemerintah menyatakan tidak lagi membutuhkan pembukaan hutan untuk ketahanan pangan, maka kebijakan pangan, energi, kehutanan, hingga fiskal harus konsisten dengan arah tersebut. Pernyataan itu baru menyangkut sawah, sementara di Papua Selatan hutan juga dibuka untuk tebu bioetanol dan sawit biodiesel,” ujar Nadia.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan anggaran, subsidi, dan insentif tidak justru mendorong ekspansi lahan dan menambah tekanan terhadap hutan.
Tahun ini insentif program B40/B50 yang disalurkan lewat Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) diproyeksikan mencapai sekitar Rp32 triliun, dan Rp17 triliun di antaranya sudah tersalurkan hingga Juni 2026.
Sejak 2015, dana publik untuk program biodiesel telah mencapai Rp240 triliun. Di sisi lain, berbagai kemudahan diberikan untuk proyek pangan dan energi, mulai dari percepatan izin bagi PSN, aturan yang membuka kawasan hutan untuk ketahanan pangan, hingga pelepasan hampir setengah juta hektare kawasan hutan di Merauke.
“Insentif tidak selalu berbentuk uang. Kemudahan izin, pelepasan kawasan hutan yang cepat, dan pelabelan rawa sebagai lahan kosong juga merupakan insentif untuk membuka hutan. Selama pendanaan publik dan kemudahan regulasi terus mengalir ke ekspansi lahan tanpa syarat perlindungan hutan yang ketat, deforestasi pada dasarnya ikut difasilitasi negara. Yang perlu diubah bukan hanya target pembangunan, tetapi juga ke mana uang negara mengalir dan insentif apa yang diberikan,” pungkas Nadia.
Hashim mengklaim Indonesia mencapai swasembada beras tiga tahun lebih cepat dari target pemerintah. Adik Presiden Prabowo Subianto ini mengatakan, salah satu indikatornya adalah tingginya stok beras pemerintah pada saat ini yang mencapai 5,3 juta ton. Menurutnya, tingginya stok beras merupakan indikator ketahanan pangan. (Rel)
