Sarwo
MEDAN | MIMBARRAKYAT.CO.ID – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan inovasi di lingkungan Pemko Medan tidak boleh sekadar dikembangkan untuk mengejar penghargaan.
“Inovasi harus menjadi budaya kerja yang mampu meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ucap Rico Waas melalui sambutan tertulis yang dibacakan Pj. Sekda Kota Medan, Erfin Fahrurrazi pada kegiatan Evaluasi Parameter dan Dokumen Pendukung Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026 di Ruang Rapat 3 Lantai 4 Kantor Wali Kota Medan, Selasa (18/8/2026).
Ia mengatakan Innovative Government Award memang penting, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana inovasi itu betul-betul membuat kinerja pemerintah semakin efektif dan pelayanan publik semakin baik.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah serta IGA 2026. Dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah 2026, terdapat dua aspek utama yang dinilai, yakni satuan pemerintah daerah dan satuan inovasi daerah, dengan total 36 indikator penilaian.
Dalam kegiatan diikuti pimpinan perangkat daerah dan camat se-Kota Medan itu,
Rico Waas memaparkan, pelaksanaan penilaian inovasi daerah dan pemberian IGA 2026 memiliki landasan regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, serta Permendagri Nomor 104 Tahun 2018.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap indikator didukung data dan dokumen yang sesuai, lengkap, serta dapat diverifikasi. Kelengkapan tersebut penting agar inovasi yang telah memberikan manfaat kepada masyarakat dapat dinilai secara maksimal.
“Saya minta setiap perangkat daerah memeriksa kembali kesesuaian antara inovasi, parameter penilaian, dan seluruh bukti pendukung yang disampaikan. Kalau masih ada yang kurang, kita perbaiki bersama, kita lengkapi, dan kita pastikan semuanya dapat dipertanggungjawabkan,” pesannya.
Wali Kota juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mengembangkan inovasi. Menurutnya, perangkat daerah tidak boleh berjalan sendiri karena inovasi yang dibangun bersama akan lebih mudah berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Medan Benny Iskandar melaporkan, evaluasi inovasi daerah dilaksanakan sebagai tindak lanjut pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah serta IGA 2026.
Penilaian mencakup inovasi yang lahir maupun mengalami pembaruan sepanjang 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2025. Dalam proses tersebut, Pemko Medan juga mempersiapkan kelengkapan parameter dan dokumen pendukung (evidence) dari setiap inovasi yang diajukan.
Benny meminta dukungan seluruh kepala perangkat daerah untuk memastikan penginputan dan kelengkapan evidence segera diselesaikan.
Sementara, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, Dr. Ir. David Yama, M.Sc., M.A., dalam pemaparannya mengatakan, inovasi dalam pemerintahan pada dasarnya merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurut David, pemerintah pusat maupun daerah harus mampu menghadirkan pelayanan dengan sepenuh hati dan terus menyesuaikannya dengan harapan masyarakat, kondisi, serta perkembangan zaman.
“Inovasi itu cara, alat, media, bukan tujuan. Inovasi digunakan oleh unit kerja semata-mata untuk mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat,” ujar David.
Ia menegaskan, keberadaan inovasi harus dilihat dari manfaat yang dihasilkan, bukan semata-mata dari kebaruan sebuah program. Inovasi dapat berupa sesuatu yang benar-benar baru maupun pembaruan terhadap sistem atau pelayanan yang sudah ada.
David merincikan sejumlah ciri yang perlu dimiliki sebuah inovasi. Di antaranya memiliki kepemimpinan yang mendorong perubahan, membuat pelayanan lebih mudah dan murah, mudah digunakan, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
Selain itu, inovasi harus mampu memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat maupun organisasi serta memberikan nilai tambah.
“Yang paling penting, inovasi harus memberikan nilai tambah dan mampu memecahkan masalah,” katanya.
David menambahkan, inovasi yang baik tidak berhenti setelah berhasil dibuat dan diterapkan. Inovasi perlu dikembangkan melalui kolaborasi, mampu meningkatkan kualitas hasil, serta dapat diadopsi atau direplikasi oleh unit kerja maupun daerah lainnya.
Dengan demikian, keberhasilan inovasi pemerintahan tidak semata-mata diukur dari seberapa baru sebuah program dibuat. Ukuran yang lebih penting ialah sejauh mana inovasi mampu meningkatkan kualitas hasil, memperbaiki pelayanan, memecahkan masalah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Srw/rel)
