MEDAN| MIMBARRAKYAT.CO.ID — Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBN hingga 31 Mei 2026.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara, Rudy Rahmaddi yang juga menjabat sebagai Kepala Kanwil DJBC Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Indra Soeparjanto (Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Utara), Nofiansyah (Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara), Belis Siswanto (Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I), serta Dionysius Lucas Hendrawan (Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II) menyampaikan hasil kerja dan sinergi yang telah dibangun dalam mengawal pelaksanaan APBN secara transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat Sumatera Utara (Sumut).

Kinerja realisasi APBN di Provinsi Sumut pada bulan Mei 2026 optimal. Pendapatan dan Hibah terealisasi sebesar Rp14,68 triliun (35,24% dari target) atau tumbuh 38,28% dan belanja negara terealisasi sebesar Rp30,12 triliun (46,01% dari pagu) atau tumbuh 34,07%.

Belanja Negara

Kinerja realisasi belanja APBN di Provinsi Sumut pada bulan Mei 2026 optimal. Belanja negara terealisasi sebesar Rp30,12 triliun (46,01% dari pagu) atau tumbuh 34,07% (yoy).

“Realisasi belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara mencapai Rp7,84 triliun(32,11% dari pagu) atau tumbuh 29,78% (yoy). Belanja Pegawai mencatat realisasi sebesar Rp5,18 triliun atau 44,48% dari pagu. Anggaran ini digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan kinerja, serta Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara yang telah disalurkan pada bulan Maret 2026, “kata Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara, Rudy Rahmaddi dalam press releasenya yang diterima awak media ini, Kamis (2/7/2026).

Selanjutnya, Belanja Barang terealisasi Rp1,90 triliun atau 24,63% dari pagu. Penggunaan dana ini terbesar pada Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan, Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Program Pendidikan Tinggi, Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dan Program Nilai Tambah Daya Saing Industri.

Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 31 Mei 2026 terealisasi Rp 3,20 miliar atau 23,29% dari pagu. Anggaran ini digunakan untuk Program Perlindungan Sosial.

Sementara itu, Belanja Modal menunjukkan capaian dengan realisasi Rp747,17 miliar atau 14,93% dari pagu. Kinerja belanja modal menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dengan tumbuh 5 kali lebih besar dibandingkan penyaluran periode yang sama di tahun 2025 (sampai dengan bulan Mei 2025) yang hanya sebesar Rp147,35 miliar.

Belanja modal ini digunakan untuk Program Prasarana Strategis, Program Infrastruktur Konektivitas, Program Wajib Belajar 13 Tahun, Program Ketahanan Sumber Daya Air dan Program Pendidikan Tinggi.

“Hingga 31 Mei 2026, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Sumatera Utara mencapai Rp22,28 triliun atau 54,28% dari pagu, tumbuh 35,65% (yoy). Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi komponen terbesar dengan realisasi mencapai Rp15,45 triliun atau 56,15% dari pagu, “tutupnya. (sarwo/rel)