Sarwo
JAKARTA | MIMBARRAKYAT.CO.ID – Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutus para terlapor yang terdiri dari PT Timas Suplindo (Terlapor I), PT Pratiwi Putri Sulung (Terlapor II), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (Terlapor III), PT Nindya Karya (Persero) (Terlapor IV) serta Kelompok Kerja Pemilihan KESDM 7 (Terlapor V) tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Putusan dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dipimpin Ketua Majelis Komisi, Moh Noor Rofieq dengan Anggota Majelis Rhido Jusmadi dan Gopprera Panggabean, Selasa (19/5/2026) di Kantor Pusat KPPU, Jakarta.
Perkara ini mulai disidangkan pada 2 Oktober 2025. Dalam proses persidangan, Investigator melalui Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) menyampaikan adanya indikasi persekongkolan tender yang diduga berpotensi melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.
Indikasi tersebut antara lain berkaitan dengan adendum berulang dalam dokumen tender, gangguan dan kegagalan sistem pengadaan, penerimaan dokumen penawaran harga di luar sistem elektronik (SPSE), serta adanya kesamaan dalam dokumen teknis peserta.
Selanjutnya, Majelis Komisi melakukan penilaian terhadap seluruh alat bukti, keterangan para pihak, serta fakta yang terungkap selama persidangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Majelis Komisi menyatakan unsur persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi. (**)
